Krisis Bensin di SPBU Swasta: Pertamina dan Shell Berunding untuk Pulihkan Distribusi

Kebutuhan akan kepastian mutu, komersial, dan operasional menjadi fokus utama dalam negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dengan sejumlah SPBU swasta, termasuk Shell, Vivo, dan BP-AKR. Situasi ini muncul setelah hampir sebulan stok bensin di SPBU non-Pertamina mengalami ketersediaan yang tidak stabil, bahkan sempat kosong total. Penundaan pembelian base fuel atau BBM murni dari Pertamina telah berimbas pada operasional SPBU swasta, yang kini harus menghentikan sementara penjualan bensin kepada konsumen.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengungkapkan bahwa negosiasi dengan pihak swasta masih berlangsung. "Kemungkinan keputusan akan diumumkan sore atau malam ini," ujarnya, meski menegaskan bahwa prosesnya belum final. Sementara itu, Shell, salah satu operator SPBU swasta terbesar di Indonesia, mengatakan tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan produk BBM jenis Shell V-Power Diesel dan layanan lainnya tetap aktif, meski penjualan bensin premium terhambat.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar produk BBM jenis bensin kembali tersedia di jaringan SPBU Shell sesegera mungkin," tulis keterangan resmi Shell, seperti dilansir Kompas.com. Namun, perusahaan tidak secara eksplisit menyatakan akan membeli base fuel dari Pertamina, meskipun sebelumnya pernah melakukannya. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, mengusulkan tiga aspek krusial yang harus dipenuhi Pertamina sebelum SPBU swasta menyetujui pembelian base fuel.

Ketiga aspek tersebut meliputi: 1) mutu dan standar produk yang harus memenuhi spesifikasi teknis, 2) aspek komersial yang menjamin keuntungan bisnis SPBU, dan 3) aspek operasional yang menjamin kelancaran distribusi. Susi menegaskan bahwa Shell bukan menolak pembelian dari Pertamina, tetapi menginginkan kepastian terlebih dahulu. "Kami percaya ini masih perlu didiskusikan, tetapi bukan hal yang akan kami tolak sepanjang tiga aspek tersebut terpenuhi," katanya.

Pertamina, di sisi lain, menegaskan bahwa perubahan skema kerja sama dengan SPBU swasta menjadi prioritas untuk mempercepat distribusi BBM di seluruh Indonesia. Simon Aloysius Mantiri mengakui bahwa rencana ini akan diimplementasikan setelah pihak swasta memberikan keputusan akhir terkait pembelian base fuel. Namun, hingga saat ini, SPBU swasta belum memutuskan apakah akan membeli BBM dari Pertamina atau mencari alternatif lain.

Kondisi ini berdampak tidak hanya pada konsumen yang kesulitan mendapatkan bensin, tetapi juga pada ekonomi daerah. SPBU swasta merupakan alternatif penting bagi masyarakat di luar jangkauan SPBU Pertamina. Kelangkaan bensin di SPBU non-Pertamina berpotensi meningkatkan biaya transportasi dan mengganggu rantai pasok logistik.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kontribusi SPBU swasta terhadap total penjualan BBM di Indonesia mencapai 30%. Dengan adanya keterlambatan distribusi, sektor ini berisiko mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Shell, misalnya, mengklaim bahwa layanan seperti Shell Select (bengkel SPBU) dan Shell Recharge (layanan pengisian daya kendaraan listrik) tetap beroperasi, tetapi penurunan penjualan bensin berdampak pada pendapatan secara keseluruhan.

Para ahli mengingatkan bahwa ketergantungan SPBU swasta pada Pertamina untuk base fuel adalah hal yang wajar, mengingat Pertamina sebagai operator BBM terbesar di Indonesia. Namun, ketergantungan ini juga rentan terhadap risiko ketidakstabilan harga dan pasokan. "Pertamina perlu memastikan bahwa rencana kerja sama dengan SPBU swasta tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis para mitra swasta," ujar Dr. Rizal Effendi, pakar energi dari Universitas Indonesia.

Di tengah ketidakpastian ini, konsumen diimbau untuk tetap tenang dan memanfaatkan SPBU Pertamina sebagai alternatif sementara. Sementara itu, pemerintah dan Pertamina diharapkan segera menyelesaikan negosiasi agar ketersediaan BBM di SPBU swasta kembali normal. Keputusan yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah krisis ini bisa diatasi atau berpotensi memicu keresahan lebih luas di masyarakat.

Bagi SPBU swasta, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa kebutuhan konsumen tetap terpenuhi tanpa melanggar standar kualitas yang ditetapkan. Sementara itu, Pertamina harus menyeimbangkan antara kepentingan bisnis SPBU swasta dan kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga BBM nasional. Kolaborasi yang baik antara kedua pihak akan menjadi kunci untuk mengatasi krisis ini.