Kebijakan Kuota Impor BBM 2026: Langkah Strategis Pemerintah Hadapi Kebutuhan SPBU Swasta

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjadi sorotan dengan persiapan kebijakan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas tantangan yang dihadapi oleh perusahaan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengumumkan keputusan akhir terkait kuota impor BBM 2026 pada pekan depan. Keputusan ini diharapkan mampu mengatasi masalah kekurangan pasokan yang sempat terjadi di tahun 2025.

Menurut Laode, pihaknya telah menyiapkan beberapa opsi kebijakan yang akan disampaikan ke Menteri ESDM untuk dipilih. Salah satu opsi yang digagas adalah peningkatan kuota impor sebesar 10 persen dari kuota 2025. Kebijakan ini dianggap penting mengingat ketergantungan SPBU swasta terhadap impor BBM, terutama jenis RON 92, yang merupakan bahan bakar utama kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, penerapan kebijakan serupa pada 2025 justru memicu masalah, di mana Shell dan BP kehabisan kuota di tengah Agustus 2025, diikuti oleh Vivo pada Oktober 2025.

Krisis pasokan BBM tersebut memaksa pemerintah mencari solusi darurat. Kolaborasi strategis dengan Pertamina Patra Niaga menjadi kunci pemulihan stok. Melalui mekanisme transfer fuel base (bahan bakar dasar), Pertamina menyalurkan 430 ribu barel BBM ke tiga perusahaan SPBU swasta tersebut hingga awal Desember 2025. Langkah ini tidak hanya mengatasi kekurangan stok, tetapi juga memperkuat sinergi antara BUMN dan perusahaan swasta dalam memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Kolaborasi ini menjadi contoh penting bagaimana pemerintah memastikan kelangsungan distribusi BBM tanpa mengorbanki stabilitas harga dan ketersediaan," ujar Laode dalam wawancara eksklusif dengan Antara. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus memantau dinamika pasar dan kinerja perusahaan swasta untuk menyesuaikan kebijakan secara real-time. Namun, Laode juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada impor tetap menjadi risiko, terutama jika terjadi fluktuasi harga minyak global atau gangguan rantai pasok internasional.

Analisis dari lembaga riset energi menunjukkan bahwa peningkatan kuota impor sebesar 10 persen pada 2026 bisa memberikan dampak positif, asalkan diikuti oleh peningkatan efisiensi distribusi dan pengawasan ketat terhadap penggunaan kuota. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mempercepat transisi energi dengan menggali potensi bahan bakar alternatif, seperti biofuel atau hidrogen, untuk mengurangi ketergantungan pada minyak fosil.

Bagi konsumen, kebijakan ini berpotensi memperbaiki ketersediaan BBM di SPBU swasta, terutama di wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan Pertamina. Namun, ada kekhawatiran bahwa peningkatan kuota impor bisa memicu persaingan tidak sehat, seperti subsidi silang atau manipulasi harga. Untuk itu, pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar (BPW) dinilai mutlak diperlukan.

Sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada kuota impor, tetapi juga memperkuat infrastruktur penyimpanan BBM di daerah-daerah rawan kekurangan. "Kita perlu membangun sistem yang lebih resilien, tidak hanya mengandalkan kuota impor, tetapi juga kapasitas lokal," kata Dr. Surya Adhitya, pakar energi dari Institut Teknologi Bandung.

Keputusan ESDM pada pekan depan akan menjadi penentu bagi industri energi nasional. Jika pemerintah memilih opsi peningkatan kuota, maka industri swasta akan memiliki ruang gerak lebih besar, tetapi tetap harus mematuhi aturan ketat. Jika tidak, risiko krisis pasokan seperti 2025 bisa kembali terulang. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta akan menjadi kunci keberhasilan kebijakan BBM di masa depan.