Kontroversi Pembelian Toyota Land Cruiser untuk Anggota Parlemen Timor Leste Picu Protes Massa

Timor Leste tengah dihebohkan dengan rencana pemerintah setempat yang kontroversial: pembelian 65 unit Toyota Land Cruiser sebagai kendaraan dinas anggota parlemen. Protes massal yang dipicu oleh rencana ini telah mengguncang ibu kota Dili, dengan ribuan warga, terutama generasi milenial dan pelajar, turun ke jalan untuk menuntut pembatalan pengadaan kendaraan mewah tersebut. Aksi ini tidak hanya menjadi sorotan nasional, tetapi juga memicu pernyataan resmi dari tiga partai politik utama, CNRT, Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor, yang menyerukan evaluasi ulang terhadap keputusan kontroversial ini.

Menurut laporan dari Channelnewsasia.com, aksi protes yang digalakkan oleh Gen Z ini mencerminkan kekecewaan publik terhadap penggunaan anggaran negara yang dianggap tidak proporsional. Di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi Timor Leste, warga menilai pembelian kendaraan mewah untuk pejabat jauh lebih tidak prioritas dibandingkan kebutuhan mendesak seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Kami tidak mempermasalahkan anggota parlemen memiliki kendaraan dinas, tetapi mobil mewah seharga $100.000 hingga $150.000 per unit jelas tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat," ujar seorang aktivis muda yang terlibat dalam aksi protes.

Reaksi politik juga turut memanas. Tiga partai besar yang memperoleh dukungan signifikan di pemilu terakhir—CNRT, Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor—akhirnya bersuara. Dalam pernyataan bersama, mereka mengakui tekanan publik yang kuat dan mendesak parlemen untuk meninjau ulang rencana pengadaan tersebut. Langkah ini dianggap sebagai tindakan preventif agar krisis politik tidak memburuk, terlebih dengan pelaksanaan pemilu legislatif yang dijadwalkan tahun depan.

Sementara itu, detail teknis Toyota Land Cruiser Prado yang menjadi pusat kontroversi masih menjadi misteri. Berdasarkan model yang beredar di pasar global, kemungkinan besar pemerintah Timor Leste mengincar generasi terbaru Prado, yaitu J250 Series atau Land Cruiser 250 di Jepang. Model ini dirilis pada 2023 dan didasarkan pada platform TNGA-F (GA-F), yang menawarkan keseimbangan antara performa off-road dan kenyamanan berkendara di jalan raya.

Dari segi spesifikasi, Prado 250 menawarkan pilihan mesin bensin dan diesel yang canggih. Untuk varian bensin, tersedia mesin T24A FTS turbo 2400cc dan 2TR-FE 2800cc, sementara versi hybrid menggunakan teknologi T24A FTS turbo 2400cc. Di sektor diesel, Toyota mengandalkan mesin 1GD-FTV 2800cc dengan opsi mild hybrid. Model ini juga menawarkan berbagai tingkatan trim, seperti BX (entry level), TX, dan WX, yang ketersediaannya bervariasi tergantung pasar.

Menariknya, harga yang dipatok untuk model ini di pasar internasional bisa mencapai $80.000 hingga $120.000 per unit, tergantung konfigurasi. Jika rencana pembelian 65 unit dikonfirmasi, total biaya bisa mencapai $5,2 juta hingga $7,8 juta, angka yang sangat besar bagi negara dengan pendapatan per kapita rendah. Pemerintah Timor Leste, yang masih bergantung pada pendapatan minyak dan gas, dianggap tidak transparan dalam menyampaikan alasan memilih mobil mewah ini, terlebih saat anggaran kesehatan dan pendidikan terus dipangkas.

Kontroversi ini juga mengungkapkan kesenjangan sosial di Timor Leste. Sementara anggota parlemen dinilai memiliki akses ke fasilitas mewah, ratusan ribu warga masih hidup di bawah garis kemiskinan. Aksi protes tidak hanya menjadi wujud kekecewaan politik, tetapi juga refleksi dari harapan generasi muda untuk perubahan yang lebih inklusif. "Kami ingin pemerintah fokus pada kebutuhan rakyat, bukan gaya hidup elit," tegas seorang mahasiswa yang terlibat dalam aksi.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa tekanan publik mulai berdampak. Dengan dukungan dari partai besar, ada peluang rencana pembelian mobil mewah ini dibatalkan atau setidaknya ditunda. Namun, isu ini juga membuka peluang bagi oposisi untuk memanfaatkan momentum ini dalam persiapan pemilu legislatif mendatang. Bagi Timor Leste, krisis ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.